TNI AU Usulkan Polonia Jadi Pangkalan Militer

17 juli 2011


Bandara Polonia Medan, Sumatera Utara (image : GoogleMaps)
MEDAN - TNI Angkatan Udara (AU) mengusulkan kepada Pemerintah Provinsi Sumatera Utara (Pemprovsu) agar Bandara Polonia tetap dijadikan sebagai pangkalan militer.

Usulan itu disampaikan Asisten Perencanaan KSAU, Marsekal Muda TNI Erry Biatmoko, ketika bertemu Gubernur Sumut, Syamsul Arifin, di Medan, hari ini.

Gubernur Sumatera Utara, Syamsul Arifin, malam ini, mengatakan, TNI AU mengharapkan, pihaknya tidak memindahkan pangkalan udara yang ada selama ini seiring perpindahan Bandara Polonia ke Kuala Namu, kabupaten Deli Serdang.

TNI AU mengharapkan lapangan di Bandara Polonia Medan dapat dijadikan lapangan militer cadangan di bagian Sumatera Bagian Utara (Sumbagut). Namun usulan itu masih dalam tahap konsep di jajaran Mabes TNI AU. "Masih dalam tahap dialog," katanya.

Meski demikian, katanya, Pemprovsu belum dapat memberikan jawaban atas usulan TNI AU tersebut. Namun pihaknya akan mengupayakan untuk memberikan solusi berupa mencari lokasi lain, yang dapat dijadikan pangkalan militer TNI AU.

Hal itu disebabkan Bandara Polonia dinilai tidak layak menjadi pangkalan militer karena berada di tengah kota.

Ketika ditanyakan tentang kemungkinan untuk "menggandengkan" Bandara Internasional Kuala Namu dengan pangkalan AU itu, Syamsul Arifin menyatakan hal itu tidak diperbolehkan. "Itu tidak boleh," katanya.

PT. DI Siap Kerjakan Heli Tempur TNI AD

29 oktober 2011

BANDUNG (bisnis-jabar.com): PT Dirgantara Indonesia siap memroduksi 21 unit pesawat helikopter militer untuk memenuhi kebutuhan TNI Angkatan Darat dengan nilai proyek US$235 juta.

Irzal Rinaldi Zailani, Asisten Dirut PT DI mengatakan, produksi pesawat tersebut terdiri dari 16 unit heli serbu Bell 412 EP senilai US$170 juta, dan 5 unit heli serang Bolco 105 senilai US$65 juta.

“Untuk 16 unit heli serbu Bell 412 EP sudah ada anggaran sebesar US$85 juta dari total anggaran US$170 juta. Anggaran untuk pesawat ini akan disediakan selama periode 2010-2014. Sedangkan anggaran untuk heli serang Bolco diambil dari anggaran yang tertunda pada 2009 lalu,” katanya, hari ini.

Irzal mengatakan perusahaan sanggup merealisasikan proyek pengadaan pesawat helikopter tempur itu sebab perusahaan memiliki sarana penunjang yang memadai untuk memroduksi pesawat tempur.

Secara rinci, kata dia, proses produksi pesawat dari awal hingga akhir telah memenuhi persyaratan TNI AD.

“Kerjasama PT DI dengan TNI AD dalam hal pengadaan pesawat, termasuk pengadaan heli tempur ini sudah terjalin sejak 2003 lalu,” tuturnya.

Akan tetapi, PT DI mengingatkan TNI AD terkait biaya produksi yang berpeluang melonjak karena ekskalasi harga komponen.

Dalam hal ini, kata dia, TNI AD harus berani memutuskan besaran jumlah unit yang akan diproduksi serta rentang jadwal pengalokasian anggaran untuk mengantisipasi ekskalasi harga komponen itu.

“Adanya faktor ekskalasi komponen ini harus diantisipasi, pengadaan single kontrak dengan dua tahun penganggaran dapat menahan ekslasi tersebut,” katanya.

Pada kesempatan yang sama, PT DI juga menawarkan 3 unit airframe NC212-200 Miltrans kepada TNI AD yang salah satunya berfungsi untuk alat transportasi militer.

Dia berharap pengadaan tiga unit pesawat ini bisa masuk dalam daftar isian proyek TNI AD tahun anggaran 2012 dengan harga satu unit US$5,79 juta.

(Bisnis Jabar)

Hingga 2024, TNI AD Butuh 200 Helikopter

  29 oktober 2011

Helikopter Bell 412 buatan PT. DI (photo : Penerbad)
INILAH.COM, Bandung - TNI AD membutuhkan sekitar 200 unit helikopter berbagai jenis untuk menunjang kegiatan militer yang ditargetkan bisa dicapai pada 2024 mendatang.

Jenis helikopter yang dibutuhkan yakni helikopter serbu, angkut, dan komando. Untuk memenuhi kebutuhan tersebut, pihaknya akan seoptimal mungkin menggunakan produksi PT Dirgantara Indonesia (DI).

"Sekarang masih pada tahap penjajakan dengan PT DI untuk mencapai kebutuhan jangka menengah sampai 2014, dan jangka panjang 2024," kata Wakil KSAD Letjen TNI Budiman kepada wartawan di sela-sela kunjungannya di hanggar PT DI, Jalan Pajajaran Kota Bandung, Kamis (14/7/2011).

Pemilihan heli buatan PT DI tersebut, kata Budiman, selain harganya lebih murah dibanding produksi luar negeri, jika dikerjakan industri dalam negeri akan menumbuhkan perekonomian Indonesia.

"Kami berupaya seoptimal mungkin gunakan industri dalam negeri. Pasti harga helikopternya lebih murah, dan secara ekonomi akan dinikmati warga negara kita, dan melalui produk industri dalam negeri devisa kita tidak banyak keluar," terangnya. Pihaknya pun akan memesan heli dalam jumlah besar sehingga harganya bisa lebih murah.

Enam Mil Mi-17 Perkuat TNI-AD

26 Agustus 2011

Helikopter Mil Mi-1V5 TNI AD (photo : dsay777)

Tangerang (ANTARA News) - Apron Skuadron Udara 21 Pusat Penerbangan TNI-AD di Pondok Cabe menjadi saksi peristiwa penting bagi militer Indonesia. Enam unit helikopter Mi-17 V5 Hip buatan Rusia resmi memperkuat sayap udara matra darat TNI.

Penyerahan secara resmi keenam unit helikopter angkut multi peran itu disaksikan Menteri Pertahanan, Purnomo Yusgiantoro, Panglima TNI, Laksamana TNI Agus Suhartono, dan Kepala Staf TNI-AD, Jenderal TNI Pramono Wibowo, dan Duta Besar Rusia untuk Indonesia, Alexander Ivanov.

Pemilihan Mil Mi-17 Hip buatan Kazan, Rusia, melalui perusahaan negara Rusia, Rosoboronexport, itu dilandasi hakekat berbagai operasi yang dilakoni militer Indonesia. Itu adalah operasi militer perang dan operasi militer selain perang. Di Rusia, Mi-17 juga dikenal dengan nama Mi-8 dan diberi nama panggilan Hip oleh NATO.

Geografi Indonesia terdiri atas sekitar 17 ribu pulau, kata Yusgiantoro, sangat memerlukan dukungan moda transportasi; termasuk transportasi militer untuk menjangkau daerah-daerah yang tersebar itu, terutama daerah yang tidak bisa didarati pesawat besar maupun sedang.

"Beragam ancaman non tradisional kini makin tersebar pula. Mulai dari terorisme sampai separatisme yang memerlukan penanganan berupa pengerahan pasukan ke wilayah sasaran dengan cepat," katanya.

Dengan potensi bencana alam yang tidak kurang serius, katanya, eksistensi helikopter berdaya angkut 35 tentara infantri bersenjata lengkap itu juga bisa dialihkan ke dalam misi kemanusiaan, mulai dari pemetaan area bencana hingga evakuasi bahan bantuan hingga manusia dan peralatan yang diperlukan.

Dari sisi kemampuan angkut personel, "kelas" Mi-17 yang juga dikembangkan menjadi Mi-19 untuk komando penyerbuan pasukan, bisa disandingkan dengan Sikorsky CH-53D Sea Stallion. Namun harganya sangat jauh berbeda, dengan perkiraan harga pasaran Mi-17 pada 2010 ada pada kisaran 11 juta dolar Amerika Serikat per unit.

Tercatat Mi-17 ini telah beberapa kali mendarat dan lepas landas dari Bandar Udara Haliwen, Atambua, di NTT. Bandar udara perintis ini hanya belasan kilometer dari garis perbatasan Indonesia dengan Timor Leste (dalam bahasa Indonesia, Timor Timur).

"Jadi, dengan adanya helikopter ini sangat bermanfaat sekali," kata Yusgiantoro.

Dari sisi militer, Suhartono menyatakan, helikopter kelas menengah berat itu bisa digunakan pula untuk pengamanan perbatasan, baik untuk pemantauan, maupun pengerahan pasukan dan logistiknya.

"Helikopter ini juga bisa digunakan sebagai helikopter serbu dan angkut pasukan pada jumlah tertentu misalnya dalam rangka pengamanan perbatasan," katanya.

TNI-AD sendiri memiliki visi yang telah diamini pemerintah, bahwa kekuatan yang diperlukan Pusat Penerbangan TNI-AD untuk Mi-17 itu adalah 18 unit. "Kami mentargetkan 18 unit Mi-17 yang bermarkas di Skuadron 31 Heli Serbu sehingga satu batalyon pasukan dapat diangkut dalam waktu bersamaan," tuturnya.

Dasar perhitungannya adalah, helikopter legendaris buatan Amerika Serikat, Bell (Bell-205 dan Bell-402) yang dimiliki TNI-AD kurang mumpuni untuk kepentingan penggelaran pasukan infantri ke garis depan palagan. Seluruh Bell itu, diketahui hanya mampu mengangkut maksimal 1/3 kekuatan satu batalion infantri.

"Jadi helikopter ini sangat efektif apalagi TNI Angkatan Darat lebih banyak gelaran kekuatan di daerah perbatasan, daratan dan pegunungan," ujar Pramono.

Ivanov yang produk peralatan perang negaranya sejak beberapa tahun lalu dibeli Indonesia jelas sangat senang dengan penyerahterimaan Mi-17 itu. Mekanisme pembelian seluruh Mil, baik Mi-17 ataupun Mi-35P di tubuh Pusat Penerbangan TNI-AD memakai pinjaman negara Rusia kepada Indonesia.

"Besarannya 56 juta dolar AS dengan persyaratan yang sangat ringan dan menguntungkan Indonesia mengingat Indonesia merupakan mitra yang baik," katanya. (R018)

(Antara)

Cabinet Approves 2 New Black Hawks

06 Oktober 2011

Sikorsky Blackhawk UH-60M model (S-70A) helicopter (photo : Airliners)

The cabinet has approved the Defence Ministry's proposal to buy two new Black Hawk helicopters at a cost of 2.841 billion baht, using a previously tied-over budget for 2011-2013, deputy government spokesman Anusorn Iamsa-ard said on Tuesday.

The purchase will be funded from the previously tied budget over three years.
Of the total cost, 570 million baht has already been allocated from the 2011 budget, 789 million baht will be drawn from the 2012 budget and 1.482 billion baht from the 2013 budget.

Orignially, the Defence Ministry had sought funding to buy three UH-60L Black Hawk helicopters, but the UH-60L model had gone out of production. The ministry then settled on the UH-60M model, which is more expensive.

The original budget set aside for the procurement of the three UH-60L Black Hawk helicopters was enough to buy only two UH-60M Black Hawk helicopters, Mr Anusorn said.

(Bangkok Post)

SKADRON CN295 AKAN PERKUAT JAJARAN TNI-AU

Bandung, Jajaran TNI-AU dalam tiga tahun ke depan akan diperkuat Skadron CN295 dengan pesawat produksi terbaru dari kerja sama PT Dirgantara Indonesia dan Airbus Military. "Pemerintah akan melakukan pembelian pesawat CN295, rencananya untuk satu skadron yang ditargetkan pada semester I 2014 sebanyak sembilan pesawat itu sudah bergabung dengan jajaran TNI-AU," kata Menteri Pertahanan RI Purnomo Yusgiantoro didampingi Wakil Menhan Sjafrie Syamsudin di sela-sela kunjungan kerja Presiden Susilo Bambang Yudhoyono ke PT Dirgantara Indonesia (PTDI), di Bandung, Jawa Barat, Rabu. Untuk pembelian pesawat yang merupakan pengembangan PTDI dengan Airbus Military itu, menurut Purnomo, pemerintah telah mengalokasikan anggaran sebesar 325 juta dolar AS dengan spesifikasi pesanan pesawat transportasi bagi TNI AU. Penandatanganan nota kesepahaman komitmen pembelian pesawat itu dilakukan antara Kementerian pertahanan dengan PTDI. Menurut Menhan, pembelian pesawat yang merupakan pengembangan dari pesawat CN235 produk PTDI itu juga bagian dari revitalisasi alat utama sistem persenjataan (alutsista) Indonesia. Uji coba penerbangan dalam negeri dilakukan oleh pilot TNI-AU untuk kebutuhan operasional TNI-AU, AD serta Polri seperti "loading" dan "unloading" kendaraan VVIP. Pesawat itu juga sangat berguna untuk bantuan operasi kemanusiaan, penanggulangan bencana. Selain itu, TNI-AU juga akan menambah dua skadron F-16 pada 2014 setelah DPR menyetujui hibah 24 pesawat tempur F-16 Blok 25 dari Amerika Serikat yang akan di upgradi setara dengan Blok 52. "Ditargetkan pada 2014 sebanyak 16 pesawat F-16 itu sudah bergabung dan memperkuat skadron yang ada saat ini. Pesawat itu diupgradi setara Blok-52 berikut persenjataanya yang lengkap," katanya. Selain itu, pembelian pesawat dari PTDI juga dilakukan untuk helikopter N-Bell dan Super Puma. Lebih lanjut Menhan Purnomo Yusgiantoro yang juga Ketua Komite Kebijakan Industri Pertahanan (KKIP) menyebutkan bahwa saat ini telah menghasilkan blue print revitalisasi industri pertahanan, dan bersama Komisi I DPR dibahan UU revitalisasi Industri Pertahanan. "Kebijakan ini memiliki urgensi dan relevansi dengan kepentingan nasional menuju kemandirian," kata Purnomo. Menteri menyebutkan, pada masa Kabinet Indonesia Bersatu (KIB) II, selama lima tahun dialokasikan anggaran untuk memenuhi pengaraan, pemeliharaan dan perawatan alutsista sebesar Rp150 triliun. "Peningkatan kemampuan alusista sangat diperlukan untuk menjaga kedaulatan dan mengamankan NKRI wilayah darat, laut dan udara nasional, disamping untuk menghadapi ancaman-ancaman non-tradisional," katanya. Terkait kerja sama dengan PTDI dalam pengadaan pesawat terbang, menurut Purnomo merupakan realisasi dari pemanfaatan produk dalam negeri dalam pengadaan dan revitalisasi alutsista. Menurut Menhan, PTDI mempunyai posisi strategis dalam konteks pertahanan, ekonomi, teknologi dan industri kedirgantaraan. Sumber : Antara

PT Dirgantara Indonesia Kukuhkan Kolaborasi Produk Bersama Dirgantara Dengan Airbus Military Spanyol

Rabu, 26 Oktober 2011 

Bandung, 26 Oktober 2011 – Seperti halnya Industri pertahanan lainnya, PT. Dirgantara Indonesia (PT.DI) adalah salah satu BUMN yang patut dikembangkan. PT DI juga dinilai memiliki posisi strategis baik dalam konteks pertahanan, ekonomi, teknologi dan industry kedirgantaraan.

Seiring dengan itu PT DI terus berupaya untuk merestrukturisasi dan merevitalisasi badan usahanya setelah mengalami krisis beberapa waktu yang lalu. Upaya ini diwujudkan dengan kembali menggalang kerjasama industri pertahanan dirgantara dengan pihak luar negeri. Untuk menjawabnya saat ini PT DI menggandeng dan menjalin kerjasama perusahaan Kedirgantaraan Airbus Military dari Spanyol.

Adapun puncak dari kesepakatan kerjasama kedua perusahaan dirgantara ini ditandai dengan penandatanganan Nota pengukuhan kolaborasi strategis produk bersama yang dilakukan oleh Direktur PT DI, Budi Santoso dengan CEO. Airbus Military untuk TNI Domingo Urena Roso, Rabu (25/10) di hanggar PT. DI, Bandung

Pelaksanaan penandatanganan pengukuhan Kolaborasi tersebut mendapat kehormatan secara langsung dengan disaksikan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono yang saat itu berkunjung ke PT. DI. Turut menjadi saksi dalam penandatanganan Nota strategis Kolaborasi itu,  Menteri Pertahanan RI sekaligus Ketua KKIP (Komite Kebijakan Industri Pertahanan), Purnomo Yusgiantoro.

Penandatanganan ini merupakan tanda bahwa Kedua pihak mengukuhkan kesepahaman dan keinginan untuk bekerjasama dan memantapkan skema kemitraan dalam rangka memproduksi bersama pesawat jenis Angkut Ringan CN-295.

Kolaborasi atau kerjasama kedua pihak ini semakin kental dengan ditandatanganinya Nota komersial tentang perjanjian untuk meningkatkan pemasaran pesawat C 212, CN-235 dan CN – 295 untuk kawasan Asia Pasifik yang dipercayakan kepada PT. Dirgantara Indonesia dari Airbus Military.

Sementara itu Kemhan yang diwakili Kabaranahan Kemhan, Mayjen TNI Ediwan Prabowo juga menjalin komitmen dengan PT DI dengan ditandatangani Nota kesepahaman dalam hal Komitmen Pengadaan Pesawat CN-295 untuk mendukung kebutuhan alutsista TNI Kedirgantaraan.

Penandatanganan Nota Kesepahaman lainnya yang dilaksanakan saat itu, yakni Letter Of Intent (LOI) dalam hal pemanfaatan Produk-Produk PT. DI., khususnya terkait dengan Alat Material Khusus (Alamatsus Polri)  antara kepolisian Republik Indonesia yang dalam hal ini dilakukan Asisten Kapolri Bidang Perencanaan umum dan anggaran Inspektur Jenderal Polisi Drs Pujianto, S.H  dengan Dirut PT. DI, Budi Santoso.

Pada kesempatan tersebut Menhan RI dalam sambutannya menjelaskan kolaborasi produk bersama antara PT DI dengan Airbus Military memiliki beberapa nilai manfaat seperti sebagai media bertambahnya kemampuan, beban kerja serta alih tekhnologi. Disamping itu menurut Menhan kerjasama ini juga dapat menghasilkan dan menyerap tenaga kerja lebih dari 2000 orang, dan memberikan dampak kepada efek financial dan manajemen untuk meningkatkan kinerja PT DI dan kemampuan bersaing di Asia Pasifik.

Adapun nilai manfaat lain dari kerjasama ini akan mendapatkan kandungan lokal, nilai tambah ekonomi dan menjadi produsen tunggal untuk Asia Pasifik serta mempunyai prospek pasar di Asia Pasifik, karena kebutuhan pesawat transport untuk ukuran sedang cukup tinggi di kawasan.

Masih di kesempatan yang sama Presiden SBY beserta rombongan pejabat pemerintah serta, para tamu undangan Duta Besar Negara tetangga juga disuguhkan dengan penampilan fly pass pesawat CN-295 serta demo penggunaan pesawat CN-295 untuk penerjunan personel dari Pasukan Kopassus dan untuk penerjunan barang. Selain itu Presiden SBY juga menerima paparan dari Sekjen Kemhan, Marsdya TNI Eris Herryanto seputar perkembangan proyek bersama antara Kemhan RI dan Korea Selatan dalam pembangunan pesawat KF-X / IF-X.

Mengakhiri kunjungannya ke PT DI, Presiden SBY meninjau stand komponen beberapa pesawat yang diproduksi PT DI, Statis Display Rantis dan Panser Anoa produksi PT Pindad, serta meninjau Statis Display dari pesawat CN-250 dan pesawat CN–295 sebagai produk kolaborasi PT. DI dengan Airbus Military yang telah diuji coba oleh pilot TNI AU.